Ketua Umum DPP GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia), Willem Wandik, S.Sos, putra asli Papua, yang kini kembali dipercaya masyarakat pemilih di Papua, menjadi wakil rakyat di DPR RI, kemarin (Jumat, 27 September 2019) di Grha Oikumene, saat berbicara dalam Diskusi GAMKI "Solusi Damai untuk Papua, Membangun Dialog yang Setara dan Adil, Antara Papua dan Jakarta", mengemukakan bahwa perlu mendefinisikan kembali dialog Tanah Papua dan Jakarta.
Dikatakan Willem, bahwa Jakarta seringkali menjadi sumber kebenaran, dan selalu paranoid terhadap Papua, sehingga orang Papua selalu apatis terhadap Jakarta. Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik yang juga Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua mengatakan, pemerintah perlu membentuk desk atau unit khusus Papua seperti yang pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Dialog yang adil dan setara harus dikedepankan untuk menjawab kebuntuan solusi selama ini.
"Diskriminasi terhadap mahasiswa Papua harus menjadi fokus perhatian. Hal ini cenderung disepelekan oleh negara kemudian dikaburkan dengan masalah kesejahteraan, pemekaran wilayah, dan pembangunan fisik. Padahal rasisme adalah musuh global yang harus diselesaikan hingga ke akar-akarnya," ujar Willem.
Willem Wandik dalam pemaparannya menyampaikan bahwa selama ini diskusi-diskusi yang dilakukan tentang Papua belum menyentuh akar persoalan.
Perlu adanya dialog yang melibatkan tidak hanya orang asli Papua, tetapi juga orang non Papua yang ada di Tanah Papua, dan orang luar wilayah Papua yang mengerti dan memahami Papua, termasuk juga yang berada diluarnegri.
Diskusi GAMKI membahas solusi untuk Papua, selain Ketua Umum GAMKI Willem Wandik, juga hadir sebagai pembicara, Frans Ansanay, SH., M.Th (Ketua Majelis Tinggi Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia, yang juga Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Papua-Papua Barat), Methodius Kossay (Tokoh Pemuda Papua) dan Billy Mambrasar (Social Entrepreneur), dan Adriana Elisabet (Peneliti LIPI), dengan moderator Ansel Deri.
Hadir dalam diskusi tersebut, mantan Presiden Dewan Gereja Dunia (World Churches Council) Pdt. Em. Dr. SAE Nababan, S.Th, Ketua Forum Komunikasi Kita Pancasila Prof. Dr. James Tangkudung, pemerhati Papua Dr. Antie Sulaiman, sejumlah masyarakat Papua, aktivis GAMKI dan GMKI, dan yang lainnya.
Frans Ansanay, menceritakan pengalamannya ketika masih menjadi mahasiswa, bahwa dirinya pun tidak luput dari aksi tindakan rasis, dulu dia pernah disebut ‘monyet’, tetapi Frans tidak minder disebut seperti itu, tetapi dirinya melawan balik orang yang mengatakannya.
“Zaman kuliah saya di Jakarta, ketika ada bilang saya monyet, saya balik bilang dia yang monyet. Jadi tak perlu takut. Di Papua memang ada biasa omongan itu, orang-orang tua sering menyebut-nyebut nama binatang, tetapi monyet tidak masalah, karena di Papua tak ada monyet. Style Papua harus baru, saya bangga sebagai orang Papua,” ujar Frans yang juga mantan birokrat.
Solusi menurut Frans Ansanay, adalah pertama: Terkait UU Otsus itu harus direvisi kembali. Sehingga hak politik, pendidikan dan ekonomi dipenuhi. Kedua, masyarakat non Papua disana yang peradaban lebih maju, harus menghargai hak- hak orang Papua atas kekayaan dan sumber daya alam Papua. Supaya hak-hak mereka bisa dihargai.
“Saya sudah keliling Indonesia, sebenarnya bagus kita orang Papua punya bargaining ke pemerintah Jakarta. Contoh orang Sumut membentuk provinsi saja sampai sekarang tak bisa, bahkan sampai DPRD meninggal,” tukasnya mengingatkan.
Sementara itu, tokoh muda Papua, Methodius Kossay mengatakan sebelum memperkuat Undang-Undang Otonomi Khusus, perlu menyembuhkan luka batin anak muda Papua. Hal ini penting agar terbangun kembali rasa saling percaya antara pemerintah dan pemuda mahasiswa.
"Mahasiswa Papua mengalami trauma mendalam. Pemerintah selalu menaruh kecurigaan terhadap aktivitas mahasiswa Papua, bahkan diskusi-diskusi mahasiswa sering dibatalkan. Mahasiswa Papua yang ditahan di Mako Brimob agar dapat secara mudah dikunjungi oleh sahabat dan keluarganya. Ini adalah bagian dari rekonsiliasi itu," terang Methodius.
Methodius juga mengeluhkan adanya tindakan pemasangan CCTV diasrama-asrama Papua, tanpa ada dialog lebih dulu.
“Pemasangan CCTV untuk apa, itu bisa membatasi ruang gerak mahasiswa,” kritiknya. Selain itu, mahasiswa asal Papua kadang diterima dan tidak diterima. Karena itu esensi yang penting adalah luka harus diobati.
Pembicara yang nampak rileks dan nyentrik adalah Billy Mambrasar, seorang alumni ITB, juga lulusan S2 Oxford University Inggris. Billy yang aktif sebagai Socialpreneur mengakui bahwa dirinya bisa sekolah karena ada beasiswa karena ada UU Otsus. “Orang tua saya hanya jualan, kalau mengandalkan orang tua tak bisa sekolah. Masalahnya banyak orang Papua suskses di Amerika dan Eropa tapi tak pernah dipublis’.
Billy dalam perspektifnya melihat banyak generasi muda Papua berkarya dalam diam, tidak diekspos media. Billy banyak menyebut nama-nama putra asli Papua yang belajar diluar negeri, dan mereka mempunyai prestasi tersendiri, namun tidak ada yang mengeskposnya.
"Kita harus mengubah paradigma tentang kekayaan alam Papua dari kepemilikan menjadi pengelolaan. Potensi sumder daya alam yang banyak tanpa kemampuan mengelola dan memaksimalkan nilai tambah akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu kita harus fokus pada sumber daya manusia yang kompetitif, bersaing, dan berkarya," jelas Billy.
Billy mengatakan dirinya memilih berinovasi dan melatih anak-anak Papua untuk ber-entrepreneur. Fenomena yang terjadi bahwa banyak orang Papua yang berkarya di luar negeri dan hasil kerjanya diakui oleh dunia namun tidak mendapat perhatian di Indonesia.
Sudah ribuan anak muda Papua, yang dibina dan dibimbing Billy untuk mempunyai paradigma baru dalam memandang keberadaan dirinya, keberadaan lingkungannya, dan masa depannya.
Sementara peneliti Papua dari LIPI Adriana Elisabeth, mengemukakan bahwa proses sejarah dan sejarah tersebut berbeda. Bagi orang Papua proses sejarah itu penting sementara pemerintah lebih ke sejarahnya saja.
“Saat ini saya dan teman-teman sedang merumuskan format dialog. Pendekatan dialog ini untuk mengubah pola-pola represif. Karena sejarah kekerasan di Papua sudah panjang,” bebernya.
Keberhasilan dan prestasi Papua tidak ada yang tahu, jadi rekondisi perlu untuk pengakuan-pengakuan para pahlawan dan orang-orang Papua yang sukses. Contoh orang Papua di NASA siapa yang tahu. Kemudian perlu penghentian kekerasan secepat-cepat Papua, tapi hari ini masih berulang.
Adriana mengatakan skema akar masalah di Papua, satu di antaranya adalah marjinalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua.
Selain itu juga adalah kegagalan pembangunan, antara lain pelaksanaan Otonomi Khusus dalam 20 tahun ini. Berikutnya adalah kekerasan oleh negara, pelanggaran HAM, dan pendekatan milisteristik yang masih dominan.
Adriana mengemukakan LIPI sedang merumuskan format dan agenda dialog sederhana yang mampu dilakukan pemerintah melalui pendekatan non-kekerasan dan menghilangkan represifitas.
"LIPI melihat, perlunya rekognisi peran-peran masyarakat Papua terhadap Indonesia. Penghentian kekerasan dan pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM harus dituntaskan. Begitu juga dengan penarikan pasukan dari Papua. LIPI juga beberapa kali sudah menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan dialog dan bukan militeristik," ujar Adriana.
Prof James Tangkudung seorang mantan birokrat, menyampaikan pendapatnya bahwa bagian dari solusi damai Papua, selain pemberdayaan Perdasus dan Otsus, juga perlu adanya cyber city dan partai lokal di Tanah Papua, serta melibatkan keikutsertaan masyarakat lokal Papua secara setara.
Sedangkan mantan Ephorus HKBP yang juga mantan Ketua Umum PGI, Pdt. (Em) SAE Nababan, mengatakan pendekatan militeristik harus diakhiri, pelaku rasisme harus dihukum, dan berikan kesempatan yang lebih besar kepada orang Papua.
"Saya pernah ke Papua dan melihat mama-mama Papua berjualan di pinggir jalan, sedangkan para pendatang mendapatkan tempat berjualan lebih baik. Pada saat itu saya sarankan kepada pemerintah untuk membalikkan keadaan tersebut, bahkan kalau bisa prioritaskan orang asli Papua," ujar Nababan. (DPT)
