Pasca pengumuman dan pelantikan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, beberapa waktu lalu, yakni para Menteri, sejumlah Pejabat negara setingkat menteri, dan juga beberapa Wakil Menteri, beragam tanggapan dan analisis mewarnai jagad pemberitaan, belum lagi forum-forum percakapan publik, ataupun berbagai kiriman komentar dan meme di jejaring media sosial.
Publik secara khusus menyoroti bergabungnya mantan rival Joko Widodo, pada dua kali Pemilu Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto masuk dalam jajaran Kabinet yang dipimpin Joko Widodo sebagai Presiden. Selain itu Prabowo, banyak pihak juga membicarakan mantan Kapolri Tito Karnavian, yang adalah untuk pertama kali mantan Kapolri menjadi Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, disamping juga publik memperbincangkan unsur keterwakilan daerah, serta masuknya orang-orang generasi milenial menjadi Menteri atau pejabat negara setingkat Menteri.
Gerejani Dot Com menjumpai pengamat politik, yang juga tokoh pluralis, Dr. John Palinggi. Berlatarbelakang praktisi usaha, mantan pengajar Lemhannas, kerap menjadi tenaga ahli disejumlah instansi sipil maupun TNI-Polri, tanggapan dan analisis John Palinggi, menarik untuk dicermati.
John Palinggi secara analisis umum, menyatakan dirinya optimis dengan komposisi dan personil Kabinet Indonesia Maju.
"Bila kita perhatikan personil yang ditempatkan dalam Kabinet Indonesia Maju, itu membawa harapan, dan itu pengharapan akan hari esok yang lebih baik. Pengharapan sekaligus kebahagiaan, karena menempatkan orang-orang yang memiliki latarbelakang dan kemampuan khusus dari masing-masing menteri yang ditempatkan." ungkap John yang juga Ketua Harian wadah interaksi antar umat beragama BISMA (Badan Interaksi Sosial Masyarakat).
Pria yang sudah berusia 70 tahun, namun tetap tampak sehat dan enerjik, memiliki rekam jejak tidak hanya dalam konteks sosial politik, interaksi sosial kemasyarakatan, relasi antar umay beragama, bisnis dan perdagangan, tetapi juga mumpuni membicarakan urusan pertahanan dan keamanan negara. John sebagai alumni Lemhannas, pernah menjadi pengajar di Lemhannas untuk waktu yang cukup lama, pernah menjadi tim asistensi ataupun narasumber berbagai institusi dalam lingkup TNI-POLRI.
Mantan Rival Pilpres, Menjadi Menteri Pertahanan
John mengungkapkan pendapatnya, atas opini publik yang masih ada sebagian cenderung negatif menyoroti masuknya Prabowo Subianto, rival Joko Widodo saat Pilpres 2019 lalu.
"Pak Prabowo kan piawai dalam bidang militernya, lulusan Harvard, dan lulusan dari Westborne Amerika, terus terang kalau Pak Prabowo, saya kenal lebih dalam. Beliau memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, negarawan yang baik, dan memiliki rasa hormat sebagai prajurit kepada atasan, jadi itu yang ada di Pak Prabowo. Sikap tegas juga dimiliki beliau, tidak kompromi terhadap sesuatu yang salah”, menyinggung soal masa lalu Prabowo ketika aktif dalam militer, yang kerap dibicarakan publik, John yang juga seorang ahli beladiri, menanggapinya demikian, “Saya kira semua orang puya masa lalu, kita tidak akan pernah maju kalau selalu membicarakan masa lalu. Pikiran orang-orang yang selalu membicarkan (masa lalu), bukan berpikir. Kalau kita mau maju ke depan, kita tidak bisa ditentukan masa lalu. Menentukan orang berpikir ke depan, itu adalah kemajuan, tetapi membuka lembaran-lembaran hidup yang kelam terhadap seseorang yang mau mengabdikan diri bagi bangsa, itu adalah orang-orang yang sesungguhnya sudah menciderai dirinya dan bangsanya”.
“Tidak usah ragukan terhadap kesetiaan Pak Prabowo terhadap Presiden dan negara, tidak usah ragukan. Saya yakin, Pak Prabowo akan mempersembahkan yang terbaik sesuai dengan janjinya, karena sebetulnya persaingan dua kandidat presiden adalah masalah pertarungan memperebutkan kekuasaan presiden dan wakil presiden, sesudah itu, pertarungan adalah bagaimana mengabdikan diri bersama untuk membangun negara ini, dan itu ada kesepahaman antara Presiden dan Pak Prabowo” tegas John menanggapi suara-suara miring tentang bergabungnya Prabowo dalam Kabinet.
Purnawirawan Jenderal TNI menjadi Menteri Agama
Menanggapi penempatan seorang purnawirawan Jenderal TNI sebagai Menteri Agama, John mengemukakan bahwa, “Saya kenal Pak Fahrul Rozi. Seorang Aceh yang memiliki karakter Jawa, lembut, rendah hati, Jenderal yang lembut, tetapi bukan berarti tidak tegas, dan dia memiliki komunikasi yang baik dengan semua orang, dari komunikasi inilah yang digunakan untuk merukunkan umat nanti, tetapi dia nanti sambil meneliti, hal-hal mana yang bisa membahayakan negara untuk dibina, dibimbing, dan diarahkan ke suatu titik yang lebih baik. Pasti karakternya sanggup membina itu, jadi jangan langsung Pak Fahrul Rozi dihadapkan bahwa dia akan menangani paham ekstrim, dia pasti melakukan komunikasi dalam rangka membina, mengarahkan untuk supaya ada kesadaran nasional untuk bersama-sama membangun negara dari unsur-unsur tokoh agama, dan khususnya umat beragama”.
“Pak Fahrul Rozi adalah orang sipil, jangan kait-kaitkan bahwa dia militer, kekhawatiran otoriter dalam hal Menteri Agama, tidak akan terjadi” tegas John yang juga masih aktif mengurus DPP ARDIN sebagai Ketua Umum.
Kinerja Bidang Investasi
John Palinggi yang juga berpengalaman puluhan tahun bergelut dalam dunia usaha dan investasi, memiliki cermatan tersendiri tentang jajaran kementerian terkait dunia usaha dan investasi.
“Saya melihat Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, saya memiliki keyakinan itu (target investasi) bisa dipacu sedemikian rupa, tetapi yang terpenting adalah mulai dari BKPM yang dipimpin Saudara Bahlil, itu supaya dimonitoring, jangan sampai BKPM hanya menerbitkan surat-surat ijin BKPM yang bisa diperdagangkan oleh investor, sementara implementasi dilapangan, itu tidak ada. Dimonitoring pengawasannya, apakah ijin yang diberikan terimplementasi, kalau tidak diimplementasikan dicabut. Selama ini diberikan ijin ribuan, tetapi yang terimplementasi tidak lebih dari 100. Jadi selama ini, kurang pengawasan implementasi, pengawasan implementasi penting, dan disana itu orang sering memperdagangkan, orang-orang yang sering diberi ijin oleh BKPM investasi ini, sering mereka jual belikan, mencari teman untuk investasi, tetapi ditipu” jelas John.
“Keyakinan saya, bahwa itu (investasi) akan maju selama dilakukan suatu sistem, dimana pemberian ijin yang reformasi, yang dicanangkan Presiden itu cepat 2 jam selesai, tetapi diawasi sampai seberapa jauh dia, dan yang penting BKPM mengeluarkan surat, itu harus referensi bank, yang selama ini referensi bank tidak ada, sehingga orang memperdagangkan ijin-ijin BKPM itu, bukan memperjual belikan, tetapi mencari mangsa untuk investasi, tapi investasi bodong” ujar John.
Mantan Kapolri Menjadi Mendagri
“Ditempatkan di Kemendagri itu, kan sebetulnya karena kekuatan jaringannya itu, pemahaman wilayahnya sangat tinggi, sangat dalam, karena dia dimulai dari Densus pemberantasan teroris, kemudian Kapolri, dan beliau (Tito Karnavian) itu intelektual Jenderal yang lulus dari National University Singapore, tidak gampang itu, 10 universitas terkemuka didunia ini, beliau sudah menunjukkan kesetiaannya pada negara melalui penugasan dikepolisian, dan kesetiaannya pada Presiden. Pak Presiden ini menjaring orang, adalah yang utamanya kesetiaan. Pak Tito sangat loyal, dan mampu menangani sikap-sikap Bupati, Walikota, Gubernur didaerah yang menghambat investasi, termasuk mengeliminir paham-paham yang mungkin dikembangkan orang untuk melawan negara dan pemerintah” terang John yang juga pernah mengajar Tito Karnavian saat pendidikan di Lemhannas.
“Terlalu jauh bila mengkaitkan penempatan mantan Kapolri sebagai Mendagri, dengan wacana penempatan Polri dalam Kemendagri. Step nya aja kita lihat nanti, itu kan harus melalui suatu pembahasan panjang, jadi PR nanti, mungkin terlalu jauh itu. Ada juga orang berpikir meloncat ke tahun 2024, itu tidak usah terlalu banyak dipikirkan dulu, yang penting ditangani para menteri, menangani tugas secara bertahap, kemudian perhatikan perintah Presiden, utama adalah pengembangan kemampuan sumber daya manusia, dengan menekankan jangan korupsi, ciptakan sistem supaya tidak korupsi, yang kedua, layani masyarakat dengan cepat, penciptaan lapangan kerja, prioritas usaha mikro kecil dan menengah, dan yang paling penting itu instruksi Presiden, bahwa bila saudara melakukan perbuatan cacat etik, termasuk korupsi, “Saya berhentikan ditengah jalan!”, jadi rakyat sudah punya ruang untuk mengadukan atas perbuatan perilaku cacat etik” terang John.
Menyoroti tentang rencana Presiden menyederhanakan eselonisasi ASN, John menjelaskan bahwa birokrasi kita terlalu banyak selama ini, sehingga sulit melayani masyarakat. “Beliau (Presiden) menegaskan bukan prosedur yang saya pentingkan, goal atau target yang tercapai, jadi orang yang praktis berpikirnya, ini yang ada kebanyakan prosedur, sampai orang menunggu lama, sampai orang seperti mengemis kalau dilayani, padahal administrasi negara artinya pelayan masyarakat” ujar John.
Keterwakilan Unsur Daerah/Suku
“Saya sudah mendengar itu, protes dari beberapa elemen Papua, tetapi kita serahkan saja kepada Presiden, karena masalah ini sangat sensitif, maka saya dalam kapasitas ini, mengusulkan agar ada kebijakan Presiden terhadap hal ini, diistilahkan, kalau tepung dicampur rambut, nanti Presiden mencabut rambut, tetapi tepung tidak berhamburan, dibahasakan maksudnya tentu ada penyelesaian secara damai, sehingga tidak seperti ancaman yang akan terus kerusuhan kalau tidak diselesaikan, dan menuduh Pak Bahlil melakukan kebohongan sebagai orang Papua, itu nanti Presiden yang akan selesaikan itu” pungkas John dengan nada tenang. (DPT)
