"Penting sekali hubungan harmonis Forkopimda di daerah. Penting sekali komunikasi Gubernur dengan Kapolda, Gubernur dengan Pangdam, Gubernur dengan Kajari, Gubernur dengan Kepala Pengadilan Tinggi, penting sekali dijalin" pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia, yang dihadiri oleh lebih dari 3000 pejabat, termasuk KPK dan BPK, di Sentul Internasional Convention Center, Bogor pada 13 November 2019. Presiden mengingatkan keharmonisan antar-pimpinan daerah sangat penting, bila tidak, akan timbul masalah.
"Tidak ada instrumen untuk mengawasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak ada satupun alat Presiden untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Intruksi Presiden didaerah, bahkan terkadang terhambat karena alasan-alasan didaerah 'saya beda partai kok dengan Presiden'" jelas John yang juga pengamat politik dan pemerintahan.
John lebih lanjut menjelaskan bahwa, "Bupati-Walikota, Gubernurnya sudah mau menjalankan, Bupati-Walikotanya mengatakan 'saya beda partai dengan Gubernur', dan celakanya partai politik tidak berperan melihat kepentingan bangsa dan negara, dengan berbasiskan loyal kepada Presiden, lebih cenderung untuk menggurui Presiden, mengganggu program-program yang dicanangkan oleh Presiden".
John memandang Presiden perlu membentuk suatu lembaga yang khusus mengawasi hubungan pemerintah pusat dan daerah. "Presiden harus punya lembaga khusus untuk mengawasi terselenggaranya itu, syukur ada Menteri Dalam Negeri, yang mungkin bisa lebih tahu, karena pemetaan wilayah dia sudah kuasai pada saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI. Mensinkronkan itu tidak gampang, gampang kita instruksi, tapi apa jalan atau tidak, maka dibutuhkan pengawasan terhadap keinginan Presiden apakah mendarat dan dijalankan didaerah, pengawasannya itu. Inspektur wilayah, Inspektur provinsi daerah, tidak jalan. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, apa dia bisa melakukan menindak kepala daerah? Tidak bisa, kepala daerah dipilih".
Mensikapi wacana pemilihan Kepala Daerah agar dipilih oleh DPRD, John Palinggi menegaskan bahwa hal tersebut masih lama untuk dibahas. "Kita tidak usah memperbanyak masalah bangsa ini, yang penting sekarang ini, Menteri-menteri lakukan pembangunan sesuai arahan Presiden, daripada mikir tahun 2024, termasuk juga para partai politik. Kerjaan belum dikerjakan, mau lagi kekuasaan, nanti dosa, tidak sempat hidup 2024, mati ditengah jalan nanti" jelas John. (DPT)
