Dr. John Nathan Palinggi, MM., MBA sebagai seorang praktisi usaha yang juga pengamat pemerintahan, kepada Gerejani Dot Com kemarin (Kamis 27 Desember 2018) yang berkesempatan menyambangi kantornya dikawasan Menteng Jakarta Pusat, menyampaikan catatan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
"Kinerja pemerintah selama lima tahun ini, saya melihatnya, saya ikuti secara cermat, relatif baik dan memuaskan kita, bahwa ada hal-hal yang belum merata, itu biasa dalam suatu negara. Kita lihat indikator yang paling menonjol dibidang pemerintahan, kita lihat seluruh keterhubungan daerah-daerah, dengan segera dapat dijalankan melalui proyek infrastruktur, ada 266 proyek infrastruktur yang dikerjakan, baik jalan, pelabuhan, jembatan, perumahan, pariwisata, dan lain sebagainya. Proyek itu tidak gampang, karena terkait dengan kepercayaan sumber keuangan, pinjaman, maupun usaha-usaha pemerintah dibidang pajak, dan lainnya. Itu bisa diwujudkan adanya kepercayaan terhadap pemerintah dan presiden" ungkap John yang kembali dipercaya untuk keempat kalinya memimpin ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) sebagai Ketua Umum.
Lebih lanjut John menjelaskan, bahwa hal kedua yang dirinya mengapresiasi adalah pengendalian keuangan dan ekonomi. "Saya memuji dan memberi penghargaan kepada Tim Ekonomi kita di Indonesia, karena mampu dalam situasi yang sangat sulit, tetapi mampu bisa mengatasi hal-hal itu" ujar John.
"Pro-kontra dalam hidup pemerintahan itu pasti ada, tapi yang penting mampu menempatkan diri diantara pro-kontra itu, sehingga tidak menimbulkan masalah yang sangat serius bagi negara, apalagi negara kita adalah negara kepulauan. Bahwa ada orang-orang yang mengatakan ada kekurangan, itu dinamika demokrasi, jangan juga kita berusaha menutup mulut orang, pada akhirnya akan ketahuan siapa yang berniat baik membangun bangsa dan negara ini, dan siapa yang berniat menghancurkan, siapa nanti akhirnya kita tahu" jelas John.
Pria yang juga seorang tokoh Toraja, mensikapi serius soal kekinian dari Toraja, yang sempat menjadi bagian dari destinasi pariwisata nasional, tetapi tidak tahu mengapa sepertinya realitasnya tidak sejalan.
John Palinggi merespon baik kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu ke Toraja, dirinya berharap kunjungan tersebut dapat berefek kepada keseriusan pemerintah dalam hal membangun Toraja, khususnya sebagai destinasi pariwisata nasional.
"Bandara didaerah Toraja sudah dibangun, dibangun lagi didaerah Buntu Kunik, tidak tahu itu sudah ratusan milyar keluar uang, tetapi juga tidak selesai" ujar John dengan nada lirih.
Catatan Gerejani Dot Com, bahwa pembangunan Bandara Buntu Kunik sudah dimulai pada 2011, dan ditargetkan selesai pada 2019, pada 2017 pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menggelontorkan dana sebesar Rp. 500 Milyar untuk percepatan pembangunan Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja.
"Saya berharap dan memohon kepada Presiden, sesudah kedatangannya (ke Toraja) ini, bandara bisa diselesaikan, sehingga andalan bahwa Toraja sebagai destinasi pariwisata sesudah Bali, itu bisa terwujud" harap John Palinggi.
John Palinggi mengungkapkan keheranannya terkait dengan ketidakjelasan status Toraja sebagai destinasi pariwisata nasional. "Saya bingung, dalam proyek infrastruktur nasional, pariwisata Toraja itu dihilangkan, bahkan menimbulkan di Bangka, dan dimana-mana, itu dijadikan andalan 10 destinasi pariwisata, dan Toraja dihilangkan. Saya merasa ada sesuatu yang Presiden tidak mengetahui ada apa dibalik hambatan-hambatan agar Toraja dapat maju. Saya minta Presiden meneliti siapa dibalik semua ini sehingga Toraja disingkirkan dari destinasi pariwisata, dan juga infrastruktur jalan tidak diberikan".
"Bermacam janji di Sulawesi Selatan, memunculkan kesan saya, bahwa Toraja sedang disingkirkan, dan dikerdilkan, dan sedang dikecilkan, saya tidak tahu sumbernya, tetapi indikator yang saya lihat secara konkrit, mulai dari jalan tidak dibangun, seluruh jalan dikecamatan-kecamatan Toraja berlubang-lubang besar, dikota juga tidak diberi anggaran, dan tidak karu-karuan. Airportnya itu dihambat seperti itu, tempat pembangunannya itu, hanya untuk orang lain dapat uang ratusan milyar dari situ, tapi Toraja dikorbankan. Ini perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneliti disana" tegas John Palinggi dipenghujung perbincangan. (DPT)
