Sikap Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM dan TDL per 1 April 2012, yang saat ini rencana tersebut tengah dibahas dalam rapat DPR RI, telah menimbulkan reaksi dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemuda, dan rencana tersebut juga telah mendorong banyaknya gelombang aksi demonstrasi terjadi dibanyak daerah termasuk Jakarta.
Salah satu elemen masyarakat yang turut mensikapi tentang rencana kenaikan harga BBM dan TDL, adalah GERAKAN NASIONALIS. Dalam siaran pers GERAKAN NASIONALIS yang diterima Gerejani Dot Com beberapa saat lalu melalui komunikasi FB, terdapat poin yang menyatakan penolakan GERAKAN NASIONALIS terhadap kenaikan harga BBM dan TDL yang semakin memiskinkan rakyat, dan tidak hanya menyatakan menolak, GERAKAN NASIONALIS juga menyerukan agar SBY-Budiono mundur dari jabatannya.
Berikut siaran pers GERAKAN NASIONALIS selengkapnya :
SIARAN PERS
RENCANA KENAIKAN HARGA BBM dan TDL
“Program Bijak Rezim SBY-Boediono Menambah Kemiskinan dan Pengangguran”
Alasan pemerintah terkait pencabutan subsidi BBM diarahkan untuk mengurangi beban yang ditanggung negara, sementara subsidi salah sasaran karena hanya dinikmati orang kaya. Argumentasi ini PALSU. Faktanya jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia sebesar 79,6% yang termasuk dalam golongan menengah kebawah (sumber: BPS 2011). Kaum kaya yang menggunakan mobil hanya sekitar 11,4%. BBM bersubsidi dikonsumsi oleh sekitar 79,6% rakyat kalangan menengah kebawah. Rakyat miskinlah yang menanggung beban terberat dari kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan menaikkan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup rakyat yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan (mencapai 74 juta jiwa masyarakat miskin di Indonesia; okezone.com 1 maret 2012) dan pengangguran (9,25 Juta jiwa). Kenyataannya pada kenaikan BBM tahun 2005, angka pengangguran meningkat dari 9,9% menjadi 10,4% pada tahun 2006.
Serapan anggaran APBN hingga november 2011 hanya sekitar 70% sementara kebocoran anggaran pemerintah berkisar 30% pertahun, melebihi prosentase besaran subsidi BBM yang kurang dari 17,9% (sumber: Kompas.com). Artinya sebenarnya apabila tidak ada kebocoran anggaran, pemerintah mampu menanggung biaya subsidi BBM. Pos pembiayaan subsidi BBM bisa diambilkan dari dana SILPA (selisih perhitungan anggaran) tahun 2011 sebesar 13 persen dari APBN atau sekitar 95 Triliun. Faktanya sekitar 77,9% penerimaan negara berasal dari pajak, bukan dari sektor migas. Dari tahun 2005 sampai 2012, anggaran untuk belanja birokrasi naik sekitar 21%, sementara anggaran subsidi untuk rakyat turun sekitar 53,6% (sumber : www.bisnis.com). Rezim membebankan pembiayaan energi kepada rakyat kecil sementara mereka leluasa melakukan pemborosan.
Argumentasi Harga BBM harus disesuaikan dengan harga internasional karena Pertamina selalu rugi hanyalah kamuflase. Alasan dibalik itu semua sebenarnya adalah adanya tekanan kapitalis internasional terhadap pemerintah. Dengan mengamini mekanisme pasar sebagai satu-satunya cara menentukan harga BBM, pemerintah telah mengorbankan rakyat sendiri demi kepentingan kapitalisme global. Pemerintah hanya tunduk kepada IMF, World Bank dan ADB, bukan pada kepentingan rakyatnya sendiri.
Cadangan minyak nasional hampir 90% dari total produksi berasal dari 6 MNC, yakni; Total (diperkirakan market share-nya sekitar 30%), ExxonMobil (17%), Vico (BP-Eni joint venture, 11%), ConocoPhillips (11%), BP (6%), and Chevron (4%). Sedang, stok gas bumi mencapai 187 triliun kaki kubik atau akan habis dalam waktu
68 tahun dengan tingkat produksi per tahun sebesar 2, 77 triliun kaki kubik. Cadangan batu bara ada sekitar 18, 7 miliar ton lagi atau dengan tingkat produksi 170 juta ton per tahun berarti cukup buat memenuhi kebutuhan selama 110 tahun. Di Indonesia ada sekitar 60 kontraktor migas diantaranya Exxon Mobile (Blok Cepu dan Natuna), Total Fina Elf, BP Amoco Arco, Repsol, Shell, Unocoal, Eni Italia, Santa Fe, Gulf Premier, Lasmo, Inpex, dan Japex (Jakarta Post (20/02/08). Nasionalisasi aset-aset asing adalah jawaban yang paling tepat terhadap permasalahan ini.
Kenaikan harga BBM adalah perampokan terselubung yang dilakukan oleh rezim demi mempertahankan kekuasaan dengan melakukan pembodohan dan penipuan terbuka terhadap publik. BLT akan digunakan sebagai cara mendongkrak citra Rezim dimata rakyat. Kenyataanya BLT sebagian merupakan utang luar negeri yang pembayaranya dibebankan kepada rakyat. Dana BLT berasal dari Surat Utang Negara, dengan bunga rata-rata 12%-13%. Faktanya: utang luar negeri kita mencapai angka 1.937 trilliun (sumber: Kompasiana 29 February 2012).
Fakta-fakta diatas cukup untuk menyatakan bahwa Rezim SBY-Boediono telah melakukan pembangkangan terhadap amanat Konstitusi.
Maka dengan ini Gerakan Nasionalis Menggugat menyatakan :
1. Menolak rencana kenaikan harga BBM dan TDL yang berakibat memiskinkan rakyat
2. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan tambang minyak dan energi yang dikuasai asing untuk kemakmuran rakyat serta melaksanakan hair cut hutang luar negeri.
3. Pengerahan TNI dalam menghadapi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM.pada tanggal 12 Maret 2012. Jelas TNI Melakukan Tindakan ilegal karena bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI.dan Sapta Marga disebutkan bahwa tugas TNI.
4. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa buruh, tani, nelayan dan kaum miskin Indonesia untuk bersatu padu bersama mahasiswa untuk menurunkan REZIM NEOLIB SBY-BOEDIONO.
5. Tangkap dan sita harta koruptor perampok duit rakyat untuk menanggung subsidi kebutuhan energi rakyat.
6. Kembali kepada Roh, Jiwa dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945. (DPT)