Polemik dualisme kepengurusan partai yang dialami PPP dan Partai Golkar, kini memasuki babak baru, yakni polemik jadi meluas dengan melibatkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai pihak terkait, menyusul sikap Laoly yang melakukan banding terhadap putusan PTUN DKI Jakarta yang memenangkan gugatan DPP PPP dibawah kepemimpinan Ketua Umum Djan Faridz sebagai DPP PPP yang sah.
Sikap kontroversi Laoly juga terjadi dalam kasus dualisme DPP Partai Golkar. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Barat menolak gugatan masing-masing klaim dua kubu, dan mengembalikan ke mekanisme pengadilan internal partai melalui Mahmakah Partai, kedua kubu pun sepakat menggelar mahkamah dimaksud.
Mahkamah Partai Golkar yang bersidang Februari 2015 lalu, menyatakan tidak dapat membuat keputusan terhadap keabsahan kepengurusan antara DPP versi Kongres Bali dan Kongres Ancol. Karena itulah kasus dualisme Partai Golkar diserahkan kepada Pemerintah c.q Menkumham.
Yasonna Laoly sebagai Menkumham telah membuat keputusan dengan memberikan pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar versi Kongres Ancol.
Sikap Laoly dalam kasus PPP maupun Partai Golkar, kini menimbulkan gerakan masyarakat yang protes dan penolakan terhadap Laoly, sebagaimana nampak dengan dipasangnya sejumlah banyak spanduk dikawasan Jakarta Timut.
Spanduk-spanduk tersebut dikeluarkan oleh KOMPAK (Komunitas Muslim Pembela Ka'bah), dengan kombinasi warna merah dan putih, menampilkan karikatur wajah Laoly sebagai bajak laut dan seperti Pinokio berhidung panjang, mereka mengecam bahwa langkah banding Laoly dalam kasus PPP adalah bentuk intervensi terhadap PPP, juga spanduk bertuliskan "Indonesia Malu Yasonna Laoly Penjahat Hukum". (DPT)