Submitted by admin on Sun, 13/09/2015 - 22:05
Perekonomian Indonesia yang masih belum menunjukkan perkembangan signifikan, selain karena faktor nilai tukar rupiah yang masih mengalami pelemahan terhadap matauang asing khususnya US Dollar, disebabkan juga utamanya karena birokrasi pemerintahan yang masih karut marut.
Prof. Dr. Irzan Tandjung seorang pakar perekonomian, dalam diskusi rutin di DPP PIKI (Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia) hari Sabtu kemarin (12 September 2015) mengemukakan bahwa birokrasi Indonesia masih karut marut, dan hal ini turut menyebabkan permasalahan dalam perekonomian Indonesia.
"Pada awal pemerintahan ini, Presiden terpilih Jokowi melakukan perubahan sejumlah numenklatur kementerian, padahal saat itu APBN yang sedang berjalan adalah APBN produk pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, sehingga begitu terjadi perubahan sejumlah numenklatur kementerian, maka menimbulkan kekacauan birokrasi, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk penyesuaian kembali" demikian diantaranya pendapat pria yang pernah menjadi Duta Besar RI untuk negara Filipina.
Kasus lain yang menurut Ketua Dewan Penasehat DPP PIKI ini sebagai contoh karut marut birokrasi, turut andil dalam permasalahan perekonomian, adalah masalah Dwelling Time. Menurut Irzan, masalah dwelling time merupakan bukti tidak jelasnya koordinasi tim ekonomi pemerintah, ini juga membuktikan karut marutnya birokrasi dipelabuhan, tetapi dalam hal ini tidak nampak jelas peran tanggung jawab dari Kementerian PAN-RB menangani masalah tersebut. (DPT)