Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei, selalu menjadi momentum dan inspirasi banyak kalangan untuk melakukan kegiatan/aksi, seperti yang dilakukan Pewarna Indonesia pada hari Senin kemarin (22 Mei 2017) di Studio RPK FM 96,30. Dialog dengan mengundang hadir narasumber Sahrianta Tarigan (DPRD DKI Jakarta periode 2004-2014) dan Muliansyah Abdurrahman (Direktur BUMD di Kabupaten Raja Ampat). Dialog membahas topik “Kesejahteraan Daerah sebagai Pilar Kebangkitan Nasional”.
Sahrianta Tarigan yang kini menjadi Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, mengemukakan pemikirannya berdasarkan pengalaman sebagai orang parlemen selama dua periode, bahwa kunci permasalahan kesejahteraan daerah sebagai pilar kebangkitan nasional adalah sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Lebih lanjut Sahrianta mengungkapkan rasa syukurnya bahwa Presiden RI, memprioritaskan pembangunan kawasan Indonesia Timur, ini bisa menciptakan keadilan sosial yang merata di Indonesia. “Jadi sebetulnya, kendalanya itu ada di keadilan sosial tadi” demikian ujar Sahrianta.
Peran dan partisipasi pemerintah sangat penting dalam menentukan kesejahteraan sosial, diungkapkan Sahrianta. “Kita harus memprioritaskan pembangunan daerah, ekonominya perlu ditingkatkan, fasilitas didaerah perlu ditingkatkan, SDM nya perlu dibina...tapi kebijakan-kebijakan dari pusat itu penting” demikian dikemukakan Sahrianta. DKI Jakarta pada tahun 2015, berdasarkan IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat); indeks yang dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan, tingkat kesejahteraan DKI Jakarta menempati posisi urutan 1 dari seluruh provinsi.
Lebih lanjut Sahrianta mengemukakan pengalamannya, bahwa pemerintah daerah agar dapat bekerja baik, harus ada kerjasama eksekutif dan yudikatif, hal ini mutlak dilakukan, tidak bisa sendiri-sendiri. Berdasarkan pengalaman di DKI Jakarta, Sahrianta mengemukakan bahwa keuangan daerah harus berdasarkan prioritas program kita sehingga bisa tepat sasaran. Daerah pun harus ada kerjasama antara eksekutif dan yudikatif.
Ada beberapa pilar yang penting untuk kesejahteraan daerah, pertama SDM (sumber daya manusia), ini penting karena manusia yang menjadi pelaku dan penentu. SDM yang mempunyai good morality, kemampuan kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan kemampuan teknis (skill). Kedua, kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus tepat, sesuai kebutuhan stakeholder, terutama kepentingan masyarakat lebih luas. Ketiga, sistem. Pemerintah harus berjalan berdasarkan sistem, tidak bergantung pada figur. Keempat, hal investasi. Bila pemerintah berjalan baik, keuangan transparan, pasti banyak pihak ingin berinvestasi. (DPT)
