Hari ini Jumat 5 Mei 2017 siang nanti sekitar jam 2, KPU DKI Jakarta akan melakukan pertemuan penetapan hasil akhir Pilkada DKI Jakarta, menyusul tidak adanya pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sejak pengesahan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon hingga hari kemarin. Berdasarkan penetapan pengesahan hasil rekapitulasi perolehan suara KPU DKI Jakarta beberapa waktu lalu, Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno berhasil meraih suara terbanyak, yakni 57,96%, dan ini berarti pasangan calon nomer urut 3 yang diusung gabungan partai yang dimotori Partai Gerindra dan PKS, akan menjadi kepemimpinan baru di DKI Jakarta, dan pada bulan Oktober 2017 nanti akan resmi memulai masa jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode kerja 2017-2022.
Berbagai harapan kepada kepemimpinan baru DKI Jakarta, yang nanti akan dipimpin oleh Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno, sejak pengumuman hasil hitung cepat, penetapan hasil penghitungan KPU DKI Jakarta, hingga hari ini masih terus menghiasi beragam pembahasan masyarakat. Termasuk diantaranya komunitas UMKM dan kontraktor kecil-menengah di DKI Jakarta.
Victor Aritonang yang merupakan Ketua KADIN Indonesia Kota Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2017 yang baru lalu, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, dalam perbincangan di Radio Pelita Kasih (RPK) 96,30 FM Jakarta, mengemukakan bahwa salah satu persoalan serius yang terjadi pada masa kepemimpinan DKI Jakarta pada periode yang saat ini sedang berjalan, adalah terjadinya stagnansi aktivitas usaha pada komunitas UMKM dan kontraktor kecil-menengah. Dijelaskan Victor bahwa ada sekitar 3000 an pelaku UMKM dan kontraktor kecil-menengah terkena dampak kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan sistem lelang konsolidasi. “Soal 3000 an pelaku UMKM dan kontraktor kecil-menengah yang terkena dampak lelang konsolidasi ini, sudah pernah saya ungkapkan kepada media pada 28 Maret 2017 yang lalu” ujar Victor.
Lebih lanjut Victor mengungkapkan bahwa kebijakan lelang konsolidasi yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta, bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 jo Nomor 70 tahun 2014 pasal 24. “Dalam melakukan pemaketan barang dan jasa, pengguna anggaran dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar dibeberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan dilokasi masing” ujar Victor. Namun demikian, Victor pun mengakui bahwa Pemprov DKI Jakarta dengan kepemimpinan Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat, telah berupaya melakukan berbagai perubahan dan perbaikan, dan berbagai pencapaian yang telah dilakukan oleh kepemimpinan Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat, layak dilanjutkan oleh kepemimpinan yang baru nantinya.
Sementara pada kesempatan yang sama, Gabariyus Simbolon yang merupakan Ketua DPP AKAINDO (Asosiasi Kontraktor Air Indonesia) menyampaikan harapannya agar kepemimpinan yang baru di DKI Jakarta dapat memberi ruang hidup yang lebih baik lagi bagi pelaku usaha dan pekerja. “Bagi kami sebagai pelaku usaha, ada pedoman kami bahwa pengusaha sukses, buruh sejahtera” ujar Gabariyus.
Menyambut kepemimpinan baru di DKI Jakarta, Victor Aritonang dan Gabariyus Simbolon pun mengharapkan agar ribuan pelaku UMKM dan kontraktor kecil-menengah, yang sebelumnya terkena dampak kebijakan Pemprov terkait lelang konsolidasi, dapat mendukung kepemimpnan DKI Jakarta yang baru. “Saya berterima kasih kepada ribuan teman-teman pelaku UMKM dan kontraktor kecil-menengah, yang dalam proses pilkada kemarin telah bersama-sama mengupayakan agar terjadinya perubahan situasi. Semoga dengan kepemimpinan yang baru ini, kita dapat lebih berperan lagi dalam mendukung pembangunan di DKI Jakarta. Bersama-sama kita dukung kepemimpinan yang baru ini.” demikian disampaikan Victor hari ini (5 Mei 2017) kepada media melalui pesan singkat. (DPT)
