Wahid Foundation sebagai lembaga yang mempunyai fokus kerja, salah satunya konsen terhadap permasalahan kemerdekaan beragama berkeyakinan. Wahid Foundation sudah sejak 2008, memulai mempublikasikan laporan hasil pemantauan kasus-kasus kemerdekaan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia.
Wahid Foundation pagi hari ini (28 Februari 2017) bertempat di Ballroom Hotel Sari Pan Pasific Jakarta Pusat, mengadakan Diskusi Peluncuran Laporan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) Di Indonesia Tahun 2016. Diskusi menghadirkan narasumber Deputi V KSP RI Jaleswari Pramodhawardani, Ketuq Ombudsman Amzulian Rifai, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, dan Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.
Catatan Wahid Foundation sepanjang tahun 2016, menginformasikan bahwa praktik baik terkait KBB, dicatat sebanyak 254 peristiwa dengan 259 tindakan, sementara ditahun 2015 sebanyak 117 peristiwa.
Yenny Zannuba Wahid selaku Direktur Wahid Foundation, mengungkapkan beberapa contoh praktik baik, misalnya peristiwa yang terjadi di Kota Tual Maluku. "Disana (Tual) umat Islam dan Kristen terlibat dalam renovasi Masjid Raya Kota Tual. Pemandangan ini biasa dilakukan, termasuk pada saat membangun gereja dan prasarana agama lainnya".
Lanjut disampaikan Yenny, kabar baik juga datang dari kepolisian dan sejumlah kepala daerah. Sekalipun kepolisian menjadi institusi negara terbanyak melakukan pelanggaran KBB, yakni sebanyak 44 tindakan, kepolisian juga institusi terbanyak pertama dalam praktik baik, sebanyak 37 tindakan.
Wahid Foundation mencatat juga kabar baik yang dilakukan sejumlah kepala daerah. Kepala daerah yang dicatatkan tersebut ialah Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Walikota Kupang Jonas Salean, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi. (DPT)
