John Palinggi seorang pengamat sosial politik, yang juga pelaku usaha, saat dijumpai Gerejani Dot Com dikantornya, mengomentari tentang wacana publik saat ini yang membicarakan tentang figur menteri berusia muda.
Seiring telah ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU, menyusul keputusan MK yang menolak dalil gugatan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, wacana figur-figur calon menteri kian menyeruak berbagai ruang publik.
Berbagai partai dalam koalisi Joko Widodo - Ma'ruf Amin, gencar mewacanakan tentang 'jatah' kursi dalam kabinet, wacana komposisi kementerian kian ramai, dengan mencuatnya diskursus bergabungnya eks partai koalisi Prabowo - Sandi dalam koalisi Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
John Palinggi mengkritik wacana yang memunculkan nama-nama figur calon menteri. "Tidak etis menyebut-nyebut nama untuk calon menteri, mereka tahu itu hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Pemerintahan" ujar John.
Lebih lanjut John juga mengkritik, kementerian-kementerian yang mendapat dana besar, tapi tidak memberikan pemasukan dana yang besar ke negara.
"Nantinya, saya berharap periode mendatang, Presiden dapat benar-benar memperhatikan kementerian apa saja yang harus diberi dana besar, dan mana yang tidak. Kementerian-kementerian yang berpotensi memberikan pemasukan, didukung anggaran yang besar, tetapi sebaliknya, kementerian-kementerian yang hanya menjadi beban biaya, tidak berpotensi memberikan pemasukan, tidak perlu didukung anggaran besar" urai John.
John Palinggi menjelaskan bahwa ke depannya, pemerintahan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak, dan menyerap tenaga kerja yang besar. "Jadi masalah kita, yang menjadi pemicu berkembangnya paham radikalisme dan intoleransi, salah satunya karena faktor ekonomi. Jadi anggaran-anggaran kementerian, juga harus mempunyai ukuran kinerja program-programnya dapat menyerap tenaga kerja yang besar" demikian John Palinggi menjelaskan strategi pembangunan pada masa pemerintahan yang baru nanti, selain strategi meningkatkan investasi, meninggikan industri, dan jangan ribut antar lembaga pemerintahan . (DPT)
