Skip to content Skip to navigation

DR JOHN PALINGGI DUKUNG PERPINDAHAN IBUKOTA, PIKIRAN BESAR UNTUK CAPAIAN BESAR

Presiden Joko Widodo menyatakan lokasi ibukota negara yang baru, terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten yakni Kutai Kartanegara  dan Penajam Paser Utara. Dikatakan Presiden Joko Widodo, pemindahan ibu kota negara telah melalui kajian yang matang.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, " ungkap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin Senin (26 Agustus 2019). Presiden Joko Widodo, saat mengungkapkan lokasi ibukota yang baru, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. 

Penyampaian lokasi ibukota oleh Presiden Joko Widodo, menjawab berbagai prediksi ataupun spekulasi yang sempat beredar sebelumnya dijejaring media sosial. Pemberitahuan lokasi tersebut, menyusul penyampaian informasi hal perpindahan ibukota, yang lebih dulu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 didepan persidangan MPR RI. 

Hingga saat ini, diskursus perpindahan lokasi ibukota negara, masih menjadi polemik dan trending topic. Tidak terkecuali seorang pengamat politik, Dr. John Palinggi, pun turut mencurahkan pendapatnya. 

Dr. John Palinggi sebagai seorang praktisi usaha, juga pengamat politik dan sosial kemasyarakatan, kepada Gerejani Dot Com, saat ditemui diruang kerjanya beberapa waktu lalu, mengemukakan pemikirannya mengenai perpindahan ibukota negara. 

"Perpindahan ibukota sejak jaman Sukarno sudah ada itu, Bapak Presiden Sukarno sudah ada, cuma tidak ada, timbul tenggelam. Selama ini, dengan presiden-presiden setelahnya, itu tidak pernah dibahas, maka sesuai kesepakatan di MPR, kalau tidak salah dua kali MPR memutuskan, bahwa ini harus dipikirkan bagaimana perpindahan ibukota. Perpindahan ibukota ini, lontaran Presiden, hanya meneruskan apa yang sudah dinyatakan Presiden Sukarno." urai John Palinggi.

Lebih lanjut John yang juga Ketua Umum ARDIN, menjelaskan, "Memang infrastruktur harus disiapkan, kemudian pemilihan wilayah mana yang memenuhi persyaratan infrastruktur, dan saya kira ini pemikiran yang besar. Kita tidak bisa mencapai hal yang besar, bila tidak berpikir yang besar, dan saya mendukung, dan sangat salut terhadap konsep Bapak Jokowi, bahwa terwujud atau tidak, itu dinamika demokrasi politik, bagaimana memutuskan nanti, dalam sidang DPR, atau MPR, dan lain sebagainya".

John berharap masyarakat tidak meributkan hal perpindahan ibukota ini, "Jadi masyarakat, jangan ribut masalah perpindahan, tapi amati terus bagaimana perpindahannya, nantikan keputusannya melalui legislasi dan undang-undang, masih jauh ini, tetapi dengan berpikir besar seperti ini, kita bisa dapat maju, karena manfaat pertama yang didapat dari perpindahan ibukota, adalah hal pemerataan pembangunan diseluruh pelosok tanah air, itu pemerataannya akan terjadi, tidak ada numpuk di Jawa sini, karena disini sudah 100 juta lebih warga negara, disana masih kosong, disini juga banyak pabrik berdiri hingga Jawa Timur".

Menurut John hal perpindahan ibukota berdasarkan pertimbangan ekonomi, "Saya kira pertimbangannya ekonomi, disamping juga berada ditengah-tengah wilayah antara Papua dan Sumatera. Jadi akan melalui proses infrastruktur, pertimbangan demi pertimbangan, dan Bappenas sudah mempersiapkan, saya kira sudah diriset sebelum Bapak Presiden menyatakan, tetapi akan lebih dalam lagi nanti, pada saat perencanaannya".

"Banyak orang yang khawatir, bagaimana membebani APBN yang sudah begini, tidak lah, pasti ada investasi, investor lain nanti membantu, bagaimana, dengan asas saling terbuka, saling menghormati, saling menguntungkan, yang penting negara tidak dirugikan. Produktivitas kita sangat rendah dengan kemacetan, dan pemborosan bahan bakar, kita tidak bisa meniru negara-negara lain soal kebijakan, karena dimensi tantangan dan problematiknya berbeda-beda" pungkas John. Silakan klik link untuk melihat tayangan youtube-nya. (DPT)

Share

Advertorial