Submitted by admin on Thu, 05/09/2019 - 15:10
Proses pencarian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang saat ini menjadi sorotan banyak pegiat anti korupsi, semakin mendapat pengkritisan dari masyarakat. Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), sebagai salah satu organisasi yang selama ini kritis menyoroti penanganan korupsi, mendesak DPR untuk mengkritisi pengajuan 10 Calon Pimpinan KPK, yang telah diserahkan Presiden.
PP GMKI mendesak DPR bekerja secara independen dan bebas dari intervensi, hal ini terungkap dalam diskusi paska Presiden menyerahkan 10 Capim KPK ke DPR beberapa waktu lalu, di Sekretariat PP GMKI Jln. Salemba Raya 10 Jakarta Pusat, Rabu (4 September 2019). Diskusi bertemakan "Menjawab Integritas Sepuluh Calon Pimpinan KPK", dimaksudkan untuk membedah proses seleksi capim KPK agar berlangsung dengan integritas tinggi, dan lembaga KPK tetap menjadi kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Ketua Umum PP GMKI Korneles Galanjinjinay mengatakan, 10 nama CAPIM KPK yang sudah diserahkan Presiden ke DPR, integritas dan independensinya masih dipersoalkan publik, karena beberapa CAPIM belum menyerahkan LHKPN.
"Bolanya sekarang di DPR maka kami berharap Komisi III dapat bekerja secara independen dan bebas dari intervensi partai politik dalam menetukan pimpinan KPK yang berintegritas, professional,independen dan pro terhadap anti korupsi" ujar Neles.
Diskusi ini juga membahas tentang adanya beberapa penegak hukum yang ikut seleksi termasuk dari unsur Polri. Kurnia Ramadhana dari ICW)mengatakan, dari beberapa literatur bahkan survey, menunjuk penegak hukum masih urutan bawah dalam hal pemberantasan korupsi. "Baiknya penegak hukum diberdayakan di instansi, pos khusus percepatan pemberantasan korupsi. Selain integritas, rekam jejak. orang-orang ikut seleksi yang hasilnya sudah diserahkan pansel, tidak menggambarkan masa depan cerah pemberantasan korupsi. Harapannya sebaiknya fit and proper test yang dilakukan DPR baru karena mereka mitra kerja mendatang dan tetap mempertimbangkan masukan berbagai pihak" jelas Kurnia.
Pemilihan capim ini harus punya integritas yang mumpuni dengan beberapa indikator lainnya. Nanang mantan ketua perkumpulan pegawai KPK mengatakan, sebaiknya pimpinan KPK punya integritas, track record, asal usul yang jelas. Di usia ke 17 tahun, wajar jika wadah pegawai KPK berbicara lantang karena mulai dianggap genit,nakal dan mengganggu kepentingan orang yang bersinggungan atau tidak bersinggungan langsung kerja-kerja KPK.Harapannya dengan gesitnya KPK negara kita bebas dari korupsi.
Lembaga KPK selama ini masih tetap menjadi kepercayaan publik yang diungkapkan David Surya, pengacara muda yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam diskusi tersebut. David mengemukakan, KPK lembaga yang diakui tingkat kepercayaannya selama ini,hampir setiap adanya kasus OTT yang dirilis KPK praduga tak bersalah lagi hampir tidak berlaku karena kepercayaan itu. (DPT)
