Pembentukan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi pendukung pemerintahan SBY, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie Ketua Umum DPP Partai Golkar, dilakukan oleh Presiden SBY sesaat setelah menyetujui pemberhentian Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu, hingga kini masih menuai banyak kecaman, khususnya dari para pakar/pengamat politik yang mengkritisi keterkaitan Sekgab tersebut terhadap eksistensi konstitusi negara dan efektifitas perjalanan demokrasi.
Belum genap satu bulan usia Sekgab yang berkantor di Jalan Diponegoro 43 Jakarta Pusat, kini telah mempunyai rival politik yang memadai, yakni Koalisi Masyarakat Sipil dengan motor penggerak para aktivis KOMPAK (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi), seperti Effendi Ghazali, Fadjroel Rachman, Thamrin Amal Tomagola, dan Romo Sandy.
Demi menghadang eksistensi Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung SBY, Koalisi Masyarakat Sipil (terdiri dari elemen yang berhimpun dalam KOMPAK, Fesbi, HMI MPO, dan elemen lainnya) akan mendirikan Sekretariat Bersama Masyarakat Sipil. Sekber ini akan dideklarasikan melalui suatu Kongres Masyarakat Sipil yang dilaksanakan pada 20 Mei 2010 di Gedung DPD RI Senayan-Jakarta, pukul 10-12 siang wib.
Gagasan pembentukan Sekber Masyarakat Sipil menurut Fadjroel Rachman, karena situasi negara saat ini sedang dalam keadaan 3 darurat :
- Darurat Tata Negara : eksistensi Sekgab dengan sekretariat di Jl. Diponegoro 43, dikhawatirkan akan mengambil alih fungsi DPR dan pemerintahan.
- Darurat Korupsi : upaya penuntasan kasus Bank Century akan mengalami kondisi kompromi politik yang akan membangun politik dagang sapi.
- Darurat Ketidakadilan : terutama terkait dengan penahanan Komjen (Pol) Susno Duadji.
Kongres yang didukung oleh Dewan Perwakilan Daerah RI tersebut disemangati dalam rangka memperingati 12 tahun reformasi, dan rencananya akan dihadiri oleh banyak tokoh Koalisi Masyarakat Sipil. (DPT)