Kerusuhan yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) dibeberapa daerah, seperti Mojokerto, Sibolga dan Bengkayang, telah menyita perhatian DPR RI.
Komisi II DPR RI pada pukul 14.25 wib hari ini (27 Mei 2010) mengundang Bawaslu dan KPU dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan Pemilukada dan kerusuhan yang terjadi.
RDP yang dipimpin oleh Chairuman Harahap (F-PG) dan Taufik Effendi (F-PD), dihadiri oleh 20 orang anggota Komisi II DPR RI, dan perwakilan dari Bawaslu, yakni Ketua Nur Hidayat Sardini, Wirdyaningsih dan Agustiani Tio Fidelina Sitorus, sementara dari KPU, Ketua Abdul Hafiz Anshary, Syamsul Bahri, dan Abdul Azis. Selain itu juga, RDP turut dihadiri oleh beberapa anggota KPU Daerah, dan Panwaslukada.
Chairuman dalam sambutan pembukaan RDP, mengemukakan keprihatinan DPR RI terhadap berbagai kerusuhan yang terjadi saat pelaksanaan Pemilukada, dan untuk itu dia ingin mendapatkan informasi langsung dari Bawaslu dan KPU tentang pelaksanaan Pemilukada, serta penjelasan terjadinya kerusuhan.
Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dalam paparannya, menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dapat menjadi prakondisi terjadinya konflik dalam Pemilukada, seperti : regulasi/peraturan teknis yang tumpang tindih, pelaksanaan tahapan pemilukada yang tidak konsisten dan tidak jelas, dan netralitas penyelenggara, pengawas, pemda, dan penegak hukum.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu, hingga hari ini telah terlaksana Pemilukada di 36 daerah, termasuk 1 provinsi (Kepulauan Riau).
Konflik yang terjadi dalam Pemilukada, menurut Bawaslu dapat dikelompokkan menjadi : konflik yang bersifat kekerasan (violence), dan konflik yang bersifat tanpa kekerasan (non-violence).
Konflik yang bersifat kekerasan seperti terjadi di Sibolga, Mojokerto, Flores Timur, Bengkayang, dan Humbang Hasundutan. Sementara Konflik yang bersifat tanpa kekerasan, sebagaimana terjadi di Banyuwangi, Medan, Belitung Timur, dan Bangli.
Bawaslu dalam upaya pencegahan konflik, telah melakukan pengawasan preventif, dan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk melakukan pengawasan partisipatif, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Sementara berita ini dilaporkan (pukul 15.25 wib), RDP masih terus berjalan, dengan sesi pendalaman materi oleh anggota Komisi II DPR RI. (DPT)