Usulan pemberian dana kepada masyarakat daerah berdasarkan basis daerah pemilihan saat pemilu, yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar beberapa waktu lalu, telah menjadi 'bola panas' yang tidak saja bakal merugikan citra dewan dimata rakyat, tetapi juga dapat mengancam keutuhan Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung SBY, menyusul pendapat beberapa anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, yang akan mengusulkan penarikan diri Partai Golkar dari Setgab Koalisi kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, notabene Ketua Harian Setgab Koalisi.
Partai Golkar sebagai pengusul dana aspirasi sebesar 15 milyar rupiah per dapil, nampak solid berupaya menggolkan usulan tersebut, tetapi tidak demikian dengan Partai Demokrat.
Mantan Sekretaris Jenderal yang juga mantan calon Ketua Umum DPP Partai Demokrat Marzuki Ali, dalam hal polemik usulan dana aspirasi tersebut, dia mempunyai sikap yang bertentangan dengan sikap partainya sendiri.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait perdebatan dana aspirasi, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan tersebut, tetapi hal ini berbeda dengan sikap Marzuki Ali, meski dia mengatakan bahwa sikapnya tidak mewakili suara partai, tetapi sebagai pimpinan DPR RI.
" Dana itu penting bagi pembangunan dan pengembangan daerah. Saya sudah pernah bilang, yang penting programnya, bukan nilainya, kalau nilainya itu namanya ngerampok uang negara. Konstitusi kita kan jelas mengatur tata pemerintahan, ada pemerintahan tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Penyaluran dana selama ini kan tidak secara langsung ke daerah. Jadi sekali lagi saya katakan, ini bukan soal nilainya, tetapi programnya. Ini pendapat saya sebagai pimpinan dewan, bukan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrat saat ini kan sedang menyusun kepengurusan yang baru " demikian disampaikan Marzuki yang juga Ketua DPR RI pagi tadi (pukul 10.50 wib), disela-sela kesibukannya di Gedung DPR RI kepada wartawan. (DPT)