Polemik mengenai angka ambang batas suara parlemen dan konversi jumlah suara menjadi kursi parlemen, semakin membuat pembahasan RUU Pemilu berjalan alot, dan situasi ini telah memunculkan keresahan publik mengenai masa depan demokrasi di Indonesia.
Wacana perdebatan diantara partai parlemen mengenai besaran kenaikan angka parliamentary threshold (PT), antara menjadi 3%, 4%, 5%, bahkan ada yang tetap menghendaki 2,5% dikhawatirkan oleh pengamat politik, Bima Arya Sugiarto, akan dapat mengancam demokrasi dan kehidupan kebangsaan di Indonesia.
"Bila kita pergunakan asumsi hasil Pemilu 2009 lalu, maka bila dikenakan PT sebesar 4%, akan terjadi sekitar 37 juta suara pemilih hilang" demikian diuraikan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina-Jakarta, saat hadir sebagai pembicara dalam Diskusi Publik DPP PDS "PT vs 4 Pilar Kebangsan" kemarin (21 Juli 2011) di Gedung LPMI Jl. Panataran Jakarta Pusat.
Bima Arya yang juga Ketua DPP PAN menegaskan bahwa , kenaikan angka PT jelas bertentangan dengan semangat dan komitmen 4 pilar kebangsaan, sebab penerapan PT akan berlaku juga hingga tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan ini dapat berimplikasi terhadap pengingkaran aspirasi pemilih.
Solusi yang ditawarkan oleh Bima bila angka PT dinaikkan, agar diberi ruang untuk berlakunya mekanisme konfederasi antar partai politik. Konfederasi partai politik akan memudahkan sejumlah partai politik menyatukan diri dalam suatu perjanjian untuk menjadi peserta pemilu dengan satu bendera, tanpa harus menghilangkan identitas dan entitas partai bersangkutan.
Lebih jauh Bima mengusulkan agar pemberlakuan PT terhadap konfederasi partai berbeda dengan partai tunggal, "Bila ada partai yang ingin maju pemilu dengan sendirian, maka dia harus dikenakan PT khusus untuk partai tunggal, tetapi bila partai itu bersifat konfederasi, maka angka PT-nya berbeda, ya kalau PT untuk partai tunggal misal 4%, maka konfederasi bisa saja 5% atau 6%".
Mengantisipasi penetapan dan penerapan angka PT dalam Pemilu 2014, Bima menawarkan kepada PDS untuk bergabung dalam konfederasi partai. (DPT)