Rapat paripurna DPR RI yang akan membahas tentang rekomendasi hasil kerja Pansus Hak Angket Bank Century, telah menjadi pusat perhatian banyak pihak, secara khusus rekan-rekan media televisi.
Malam menjelang hari pelaksanaan rapat paripurna tersebut, TV One dengan bertempat di depan Studio TV Parlemen DPR RI, mengadakan talkshow yang mengundang pihak-pihak berkepentingan dengan hasil paripurna, yakni para perwakilan partai politik, seperti PKS (Machfud Siddik), PDI Perjuangan (Pramono Anung), Partai Golkar (Priyo Budi Santoso), dan Partai Demokrat (Syarif Hassan), selain itu TV One juga menghadirkan pakar hukum tatanegara Irman Putra Sidin.
Pertemuan tersebut dilakukan setelah rapat internal pansus hak angket Bank Century, sehingga nampak kehati-hatian masing-masing pihak dalam memberikan komentar, meski diluar waktu on air, mereka nampak akrab dan saling melempar guyonan, semisal Pramono Anung mengatakan bahwa kasus Bank Century menjadi pansus, dan menjadi perhatian publik, oleh karena Ketua DPR RI nya bukan Syarif Hassan.
Pada dialog yang dilakukan sekitar pukul 18.30 wib, Machfud Siddik selaku perwakilan pansus, mengemukakan bahwa pansus telah menyelesaikan rumusan akhir rekomendasi yang akan dibawa ke rapat paripurna, yakni hanya ada dua opsi dari 9 alternatif yang mewakili seluruh pandangan akhir fraksi-fraksi DPR RI, dan fokus permasalahan hanya pada tahap Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP).
Mengomentari tentang kerja pansus, Syarif Hassan mengatakan "Kalo kebijakan selalu di-pansus-kan akan ada preseden yang kurang baik, tapi kalo ada yang salah dalam setiap kebijakan, silahkan diproses sesuai proporsinya agar tidak selalu masalah kebijakan ini, menjadi bahasan setiap pansus di DPR RI. Sementara Pramono Anung menyatakan bahwa dalam politik tidak ada zero sum game, masih ada ruang komunikasi untuk mendapatkan solusi terbaik.
Priyo Budi Santoso mengemukakan kekecewaan sekaligus keheranannya atas lontaran pendapat Staf khusus Presiden SBY Denny Indrayana, yang mengatakan bahwa ada partai yang mengirim utusan khusus untuk barter kasus hukum, bagi Golkar masih menurut Priyo, tidak tertarik mengenai masalah barter hukum, malu pada publik. (DPT)