Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) akan menggelar Rakernas pada Senin 27 Maret 2017 di Hotel Ritz Calrton Jakarta, rakernas yang dikemas dengan tema utama "Economic Revolution" direncanakan akan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, demikian disampaikan Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia kepada pers dikantor Sekretariat BPP HIPMI di Menara Bidakara 2 Jakarta Selatan kemarin (24 Maret 2017). Pertemuan BPP HIPMI dengan rekan-rekan pers yang diorganisir oleh Media Relations BPP HIPMI Rizal Calvary, dihadiri oleh puluhan media, baik cetak, elektronik, maupun online media. Pertemuan yang dilangsung dipimpin Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil, berlangsung dengan santai dan suasana akrab. Bahlil mengapresiasi dukungan media kepada BPP HIPMI selama ini, dan dalam rangka mensukseskan Rakernas pada 27 Maret 2017 nanti, Bahlil mengharapkan kehadiran rekan-rekan pers, tidak hanya dalam konteks peliputan kegiatan, tetapi mendukung menyuarakan pikiran-pikiran dan program-program BPP HIPMI.
Tema rakernas "Economic Revolution : Berkeadilan dan Berkelanjutan" dipilih BPP HIPMI dimaksudkan, selain membahas konsolidasi internal organisasi HIPMI, rakernas juga akan membahas perkembangan perekonomian dan dunia usaha terkini. "Misalnya kita akan bahas rekomendasi kebijakan-kebijakan apa yang pemerintah perlu ambil untuk mengatasi tingginya disparitas pelaku dunia usaha , masalah Freeport, masalah kedaulatan energi, daya saing usaha kecil menengah, ketimpangan pembangunan antar wilayah, deindustrialisasi, serta berbagai kebijakan yang diharapkan berpihak kepada pelaku usaha lokal dan daerah" demikian dinyatakan Bahlil.
Bahlil mengungkapkan bahwa pada periode kepengurusan dirinya, BPP HIPMI sudah berhasil melakukan sejumlah pencapaian, seperti mendukung Dirjen Pajak dalam menerapkan kebijakan Tax Amnesty, mendukung pengurangan beban bunga pinjaman pelaku usaha UMKM hingga 1 digit (diharapkan Bahlil tahun ini bisa menjadi 7 %), penguatan generasi muda menjadi pelaku usaha (entrepreneur) dengan menggelar program HIPMI Goes To Campus (menurut Bahlil, program ini diadakan dalam rangka mengurangi orientasi pilihan kerja generasi muda yang mayoritas ingin menjadi karyawan/pegawai negeri, sementara Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi pelaku usaha), juga BPP HIPMI telah mendorong penguatan lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dengan mengajukan revisi UU terkait KPPU, dan revisi tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI, dan masih banyak lagi pencapain yang sudah diraih BPP HIPMI.
Namun demikian, Bahlil menyayangkan situasi politik yang belakangan terjadi terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak, khususnya dikarenakan mencuatnya persoalan bernuansa SARA. "Di HIPMI ini semua latarbelakang ada, baik itu suku, agama, dsb. Di HIPMI ini juga banyak pengusaha muda yang keturunan etnis tertentu, tidak hanya Tionghoa, tetapi juga ada India, Arab, dan lainnya. Bagi HIPMI yang terpenting bagaimana semua itu bisa dipersatukan untuk kepentingan Indonesia" demikian diungkapkan Bahlil.
Bahlil juga menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung mengutamakan sejumlah pengusaha sehingga bisnis mereka makin maju, sementara kalangan pengusaha yang lain makin susah. Dalam rangka itulah, Bahlil memandang perlu penguatan lembaga KPPU agar dapat memiliki kewenangan penyidikan dan penindakan langsung. Rakernas yang akan diadakan pada 27 Maret 2017 nanti, diantaranya akan membahas hal-hal tersebut.
Rakernas HIPMI akan dihadiri oleh 34 BPD HIPMI, dan diikuti oleh 1500 orang peserta, rakernas yang juga direncanakan sebagai momentum peluncuran program baru BPP HIPMI, yakni "HIPMI Goes To School" akan mengundang hadir sejumlah narasumber terkemuka, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar, kemungkinan rakernas akan berlangsung beberapa hari.
Rakernas juga diungkapkan Bahlil, secara khusus akan merumuskan langkah-langkah penguatan terhadap usaha UMKM, yang menurut HIPMI, UMKM di Indonesia terus bertambah bahkan diperkirakan kini telah mencapai 5 juta pelaku usaha UMKM, persoalan serius terkait UMKM menurut Bahlil, UMKM tidak mengalami peningkatan signifikan, baik dalam hal aset maupun kapasitas usaha, sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler. "Ini yang membuat disparitas dunia usaha kian complang. Ada yang kurang sehat di kebijakan dan struktur industri kita. Ada yang menikmati insentif, ada yang kena disintensif. Ada regulasi yang akomodatif, ada yang tidak bagi si kecil" demikian dikeluhkan Bahlil.
Mensikapi realitas dunia usaha seperti tadi, Bahlil memandang perlu dan penting untuk memberdayakan lembaga KPPU lebih kuat lagi, diharapkan KPPU kelak dapat melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan, yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga diharapkan dapat mengambil tindakan sesuai kewenangannya, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli, hingga menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (DPT)
